BAB OTONOMI DAERAH
1.
Pemerintah
dalam arti luas adalah semua lembaga yang memegang kekuasaan …
a. a. Legislatif
b.
b. Eksekutif
|
c.
c.
Yudikatif
d.
d. A,
b dan c
|
2.
Lembaga
negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang disebut lembaga …
a. a. Legislatif
b.
b.
Ekekutif
|
c.
c.
Yudikatif
d.
d.
Federatif
|
3.
Di bawah
ini termasuk lembaga yudikatif di Indonesia, kecuali …
a.
a.
Mahkamah Agung
b.
b. DPR
|
c. c. Mahkamah Konstitusi
d. d. Komisi Yudisial
|
4.
Indonesia
sekarang ini merupakan negara kesatuan yang menganut asas …
a. a. Sentralisasi
b.
b.
Konsentrasi
|
c.
c.
Sosialisasi
d.
d. Desentralisasi
|
5.
Yang
menjadi lembaga legislatif di daerah adalah
…
a. a. Kepala Daerah
b.
b.
DPRD
|
c. c. Gubernur
d. d. Bupati dan Walikota
|
6.
Di bawah
ini merupakan pengertian otonomi daerah, kecuali …
a.
Kewenangan
daerah otonom
b.
Untuk
mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat
|
c.
Menurut
kehendak pemerintah pusat
d.
Berdasarkan
aspirasi masyarakat.
|
7.
Kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan RI disebut …
a.
Daerah
istimewa
b.
Daerah
otonom
|
c.
Desa
d.
Daerah
administrative
|
8.
Wilayah
kerja Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat disebut wilayah …
a.
Istimewa
b.
Khusus
|
c.
Administrasi
d.
Otonom
|
9.
Kesatuan
masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
disebut …
a.
Kecamatan
b.
Dusun
|
c.
Desa
d.
Suku
bangsa
|
10. Desentralisasi
merupakan simbol adanya kepercayaan dari pemerintah pusat kepada …
a.
Daerah
b.
Kepala
Daerah
|
c.
Gubernur
d.
DPRD
|
11. Dengan dilaksanakannya
asas desntralisasi, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah
tangga daerah-daerah, tapi dalam hal ini pemerintah pusat hanya berperan
sebagai …
a.
Perencana
b.
Penentu
kebijakan
|
c.
Supervisor
(Pengawas)
d.
Pelaksana
|
12. Dengan
dilaksanakannya asas desentralisasi maka pemerintah pusat dapat lebih konsen
pada urusan …
a.
Pejabat
pusat
b.
Makro/global/mendasar
|
c.
Internasional
d.
Pertahanan
negara
|
13. Di bawah
ini merupakan tujuan umum pelaksanaan otonomi daerah, kecuali …
a.
Membebaskan
pusat dari beban urusan daerah.
b.
Pusat
bisa lebih konsentrasi pada urusan makro/umum/mendasar
c.
Melepaskan
hubungan secara total antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
d.
Pemberdayaan
daerah secara optimal.
|
14. Di bawah
ini merupakan tujuan khusus daru pelaksanaan otonomi daerah, kecuali …
a.
Meningkatkan
pelayanan
b.
Meningkatkan
partisipasi masyarakat
|
c.
Meningkatkan
penghasilan pejabat daerah
d.
Meningkatkan
fungsi peran DPRD
|
15. Yang
menjadi landasan konstitusional dari pelaksanaan otonomi daerah adalah UUD 1945
pasal …
a.
16
b.
18
|
c.
19
d.
21
|
16. Di bawah
ini merupakan landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah, kecuali …
a.
Tap
MPR No. XV/MPR/1998
b.
UU No.
20 Tahun 2004
|
c.
UU No.
32 Tahun 2004
d.
UU No.
33 Tahun 2004
|
17. Penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RI disebut …
a.
Sentralisasi
b.
Desentralisasi
|
c.
Dekonsentrasi
d.
Tugas
pembantuan
|
18. Penugasan
dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa, dan dari Pemerintah Provinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
desa untuk melaksanakan tugas tertentu merupakan penerapaan dari asas …
a.
Sentrasisai
b.
Desentralisasi
|
c.
Tugas
pembantuan
d.
Dekonsentrasi
|
19. Kewenangan
otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi …
a.
Luas,
sementara, darurat
b.
Terbatas
dan darurat
|
c.
Luas,
nyata dan bertanggung-jawab
d.
Nyata
dan bertanggung jawab.
|
20. Di bawah
ini adalah bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan Pemerintaha Pusat,
kecuali …
a.
Politik
luar negeri
b.
Ekonomi
|
c.
Agama
d.
Peradilan
|
21. Kebijakan
(policy) berasal dari bahasa Yunani yaitu “polis” yang berarti …
a.
kota
b.
negara
|
c.
desa
d.
negara
kota
|
22. Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan kebijakan pemerintah dalam
bentuk …
a.
Peraturan
perundangan
b.
Pidato
pejabat
|
c.
Program
pemerintah
d.
Tindakan
pemerintah
|
23. Berikut
ini merupakan bentuk kebijakan publik, kecuali
…
a.
Peraturan
Daerah
b.
Presiden
berkunjung ke partai-partai pendukungnya.
|
c.
Pidato
Presiden tiap 16 Agustus
d.
Kunjungan
Menteri pada Konggres PGRI.
|
24. Berikut
ini merupakan peluang masyarakat untuk berpartisipasi sehubungan dengan
kebijakan publik, kecuali dalam …
a.
Pergantian
pejabat
b.
pelaksanaan
|
c.
memanfaatkan
hasil
d.
evaluasi
|
25. Masyarakat
dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik antara lain dengan
cara …
a.
Menentang
kebijakan pemerintah yang tidak menguntung.
b.
Memberikan
masukan secara lisan atau tertulis kepada pemerintah.
26. Perrhatikan pernyataan
berikut ini !
1.
Menjaga nama baik
sekolah 4. Menjadi anggota hansip
2.
Mematuhi tata tertib
sekolah 5. Memelihara ketertiban dan keamanan
3.
Aktif dalam kegiatan
ronda malam
Contoh bela negara dilingkungan masyarakat ada pada
pernyataan nomor ....
a.
1,2 dan 3 b. 1,4 dan 5
c. 2,3 dan 4 d. 3.4 dan 5
27. Perhatikan pernyataan berikut ini !
1. Pelatihan dasar kepemimpinan
2. Meningkatkan kewaspadaan
3. Memperkuat dari segala ancaman terhadap bangsa dan
negara
4. Membedakan mana yang benar dan mana yang salah
Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara
ditunjukkan pernyataan nomor....
a.
1 dan 2 b.
2 dan 3 c. 1 dan 4 d. 3 dan 4
28. Perhatikan pernyataan dibawah ini !
1. Mempertahankan negara bila usia sudah mencukupi
2. Membela negara karena kewajiban sebagai warga negara
3. Memberitahu TNI tentang bahaya yang mengancam
4. Bersama TNI yang punya senjata lengkap
Sikap yanmg harus dilakukan terhadap pihak yang
menghancurkan negara RI ditunjukan
oleh nomor ....
a.
1 b. 2 c. 3 d. 4
29. Salah satu upaya bela negara yang tidak bersifat non militer
adalah ...
a. Mencegah invasi
bangsa asing
b. Membendung penyerbuan dan pendudukan kepulauan
indonesia
c. Memerangi korupsi,kolusi dan nepotisme
d. Menghalau pesawat militer yang melintas diindonesia
tampa izin
30. Undang-undang dasar 1945 mengatur tentang warga negara
indonesia menurut hukum terdapat dalam pasal ....
a. 26 ayat 1 c. 28
b. 27 ayat 1 d. 29 ayat 1
|
c.
Menikmati
hasil pembangunan secara bebas.
d.
Menilai
baik buruknya suatu program yang lakukan oleh pemerintah.
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar